Australia kembali mempermalukan Indonesia

Australia kembali mempermalukan Indonesia

Akhirnya setelah kasus penyadapan oleh intelejen Australia terhadap petinggi Indonesia, termasuk presiden SBY, Australia kembali mempermalukan Indonesia dengan memasuki wilayah teretori Indonesia tanpa melalui ijin.

Seperti yang diberitakan Detik kemarin (Tgl. 17/1), pemerintah Australia yang diwakili menteri imigrasi dan menteri luar negeri menyampaikan pernyataan maaf karena kapal angkatan lautnya secara “tidak sengaja” memasuki wilayah perairan Indonesia, ketika mencoba mendorong perahu para pencari suaka kembali ke perairan Indonesia.

Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison mengatakan Australia sangat menyesali peristiwa itu, dan menjelaskan bahwa menteri luar negeri Australia akan menawarkan sebuah permintaan maaf tanpa syarat.

“Kami secara tulus menyesali kejadian tersebut dan menyatakan permohonan maaf tanpa syarat atas nama pemerintah Australia karena tidak sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia,” ucap Morrison dalam jumpa persnya dengan media setempat.

Menurut Morrison, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop juga menyampaikan permohonan maaf pada Kamis (16/1) malam terhadap Indonesia dan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa.

Insiden ini menurut saya pantas disimak dengan kritis.  Pernyataan maaf Australia meskipun secara sepintas merupakan hal yang wajar, namun menurut saya juga merupakan tamparan sekaligus mempermalukan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan teritorinya. Bagaimana tidak, pelanggaran ini ternyata telah dilakukan berulang kali, tanpa adanya protes atau perlawanan dari Indonesia.

Seperti yang diberitakan harian Sidney Morning Herald, insiden pelanggaran teritori perairan Indonesia oleh AL Australia paling tidak telah berlangsung lima kali dalam sebulan terakhir.  Koran tersebut juga melaporkan insiden ini melibatkan paling tidak tiga kapal angkatan laut  termasuk kapal fregat berpersenjataan berat HMAS Stuart dan satu kapal bea cukai.

Australia seolah-olah sedang mengejek Indonesia bahwa mereka bisa masuk ke wilayah teritori Indonesia berkali-kali tanpa halangan apapun sampai mereka meminta maaf.  Adalah hampir suatu kemustahilan apabila Kapal AL Australia yang canggih itu “tidak sengaja” memasuki wilayah perairan Indonesia. Tampaknya Australia sedang testing the water terhadap system penjagaan kedaulatan territory kita.  Dan hasilnya? Australia bisa tersenyum krn mereka akhirnya tahu kalau Indonesia ternyata mlempem dalam menjaga teritorinya atau paling tidak, tidak berkutik di hadapan Australia.

Menurut saya permintaan maaf bisa dibaca sebagai tamparan yg mempermalukan Indonesia. Mengapa demikian ? Dasar pemikirannya sederhana, jika Indonesia tidak tahu atas pelanggaran yang berkali-kali itu (sampai ada permintaan maaf dari Australia), itu berarti bahwa system deteksi pelanggaran teritori Indonesia masih sangat lemah. Atau sebaliknya, jika aparat Indonesia ternyata mengetahui pelanggaran tersebut tapi melakukan pembiaran tanpa melakukan pencegahan, perlawanan atau protest, ini berarti angkatan bersenjata Indonesia takut atau nggak ada pamornya di hadapan AB Australia.

Apakah Australia berani melakukan hal sama terhadap China atau Rusia ?

Apabila kita menengok sejarah, hubungan bilateral Indonesia dan Australia memang diwarnai pasang surut.  Hubungan naik turun ini tampaknya berkaitan dengan jagad perpolitikan kedua Negara.  Terdapat dua partai besar di Australia yang silih berganti menguasai pemerintahan Australia, yaitu partai Buruh (Labour Party) dan Partai Liberal (Liberal party).  Dari kedua partai ini, Partai Buruh tampaknya mempunyai kebijakan politik luar negeri yang lebih bersahabat.  Dengan demikian saat mereka berkuasa, hubungan Indonesia-Australia lebih mesra.

Pada masa awal kemerdekaan RI, Australia di bawah kekuasaan Partai Buruh mendukung kemerdekaan Indonesia.  Australia pada saat itu bahkan menghalangi kapal perang Belanda saat ingin menguasai Indonesia kembali, sehingga akhirnya belanda hanya bisa mengusai Irian Jaya. Setelah runtuhnya Partai Buruh, Australia berubah haluan dan mendukung Belanda.

Pada masa orde baru ketika Indonesia dipimpin oleh pemimpin kuat (Soeharto), hubungan Indonesia-Australia kembali membaik terutama saat Australia dipimpin oleh Partai Buruh dengan perdana menterinya Paul Keating.  PM Australia ini bahkan berkali-kali “sowan” ke Pak harto, untuk menjaga dan mempererat hubungan bilateral kedua Negara tsb. Australia kembali di bawah kendali Partai Liberal saat pemerintah Orde Baru kolaps. Dan kita tahu semua Timor Timur akhirnya lepas dari genggaman republic.

Dari sudut pandang ekonomi dan geopolitik, hubungan Indonesia dan Australia sebenarnya sangat strategis. Kedua Negara saling membutuhkan dan saling bergantung. Namun dengan adanya beberapa pihak di Australia yang masih mencurigai Indonesia, mereka tidak menginginkan Indonesia menjadi Negara yang maju dan kuat. Mereka akan terus-menerus menjahili kita dengan berbagai alasan, terutama isu-isu HAM. Setelah Timor-Timur lepas, sasaran berikutnya tampaknya adalah bumi Papua, meskipun sampai saat ini secara official mereka mendukung Papua sebagai wilayah yg tak terpisahkan dari RI.

Saat ini, di bawah kendali Partai Liberal, Australia semakin kemaki dan berani terhadap kita. Keberadaan US Naval Base (Pangkalan AL) barudi sekitar kota Darwin, Northern territory, yang dihuni puluhan ribu marinir AS tampaknya semakin membuat Australia lebih percaya diri.  Buktinya, terlepas dari permintaan maaf tsb, Australia tetap bersikukuh untuk mempertahankan turnbacks policy bagi para asylum seekers (pencari suaka) yang umumnya berusaha masuk ke Australia melalui perairan Indonesia. Contoh arogansi Australia yang lain adalah penolakan permintaan maaf atas insiden penyadapan di Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Keberadaan Naval Base ini katanya tujuan utamanya untuk mengantisipasi ancaman dari utara (terutama dari China), tapi sulit untuk diingkari kalau keberadaan Naval Base ini juga untuk menjamin kepentingan AS dan Australia di bumi Papua yang memang sangat menggiurkan.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia (yang baru?) harus bisa mengantisipasi situasi ini dan tidak bersikap lembek sehingga mampu mempertahankan kedaulatan NKRI dengan baik, karena saya yakin kejadian-kejadian provokasi semacam ini  akan terus berlangsung di masa yang akan datang.
sumber : keepo.me